Peran pemerintah dalam mendukung pengembangan UMKM adalah sangat penting di Indonesia. UMKM atau Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan tulang punggung ekonomi negara ini. Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, UMKM menyumbang sekitar 60% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja.

Pemerintah memiliki peran vital dalam memastikan pertumbuhan dan kesinambungan UMKM. Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan memberikan berbagai program bantuan dan insentif kepada pelaku UMKM. Hal ini sejalan dengan pendapat Anwar Suprijadi, Direktur Eksekutif Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) yang mengatakan bahwa “Pemerintah harus memberikan kepastian hukum, akses ke pasar, serta fasilitas pendanaan yang mudah bagi para pelaku UMKM.”

Selain itu, pemerintah juga memiliki peran dalam meningkatkan akses UMKM terhadap pasar global. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, pemerintah akan terus mendukung UMKM untuk dapat bersaing di pasar internasional. “Pemerintah terus berupaya membuka akses pasar global bagi UMKM melalui berbagai perjanjian perdagangan bebas,” ujarnya.

Namun, tantangan yang dihadapi oleh UMKM tidaklah sedikit. Salah satu permasalahan yang seringkali dihadapi oleh UMKM adalah terkait dengan perizinan dan birokrasi yang rumit. Hal ini juga disoroti oleh Anggota Komisi VI DPR RI, Achmad Hafisz Tohir, yang menegaskan perlunya reformasi birokrasi untuk mendukung UMKM. “Pemerintah perlu melakukan reformasi birokrasi agar UMKM dapat berkembang dengan baik dan berdaya saing di pasar global,” katanya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah dalam mendukung pengembangan UMKM sangatlah penting. Melalui kebijakan yang tepat dan dukungan yang maksimal, diharapkan UMKM Indonesia dapat terus berkembang dan menjadi motor penggerak ekonomi yang kuat.